BOGOR Untuk ketiga kalinya sekelompok warga Kampung Lalamping, Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, memblokir jalan masuk ke lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Galuga. Pemerintah Kota Bogor menyerahkan persoalan tersebut kepada para pejabat Muspika Kecamatan Cibungbulang dan Muspida Kabupaten Bogor.

Pemblokiran kali ini sudah sekitar dua minggu. Hal tersebut mengakibatkan sampah di Kota Bogor menumpuk di sejumlah lokasi tempat pembuangan sementara. Puluhan truk sampah yang sudah berisi sampah, parkir di halaman dan jalan di depan kantor Bagian Kebersihan, Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, di Jalan Peledang, Bogor Tengah.

Bertetangga dengan kantor adalah SD Polisi I yang muridnya lebih dari 1000 orang. Pihak sekolah terpaksa menyemprotkan pewangi ruangan untuk menyamarkan baru busuk dari tumpukan sampah di truk-truk tersebut. Selain itu di sana ada sejumlah restoran/cafe, hotel/penginapan, dan usaha lainnya.

Perbuatan warga yang memblokir jalan masuk ke TPA ini, sudah kelewatan. Mereka melakukannya selalu pada saat ada kegiatan penting di Kota Bogor. "Sekarang saat Ramadhan dan mejelang Lebaran. Kami serahkan masalah ini kepada Muspika Cibungbulang. Selain camat, di sana kan ada Kepala Polsek dan Danramilnya. Kami yakini ada oknum-oknum tertentu yang mencari keuntungan di tengah kesulitan kami," kata Kepala Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Bogor Indra Rusli.

Rusli mengatakan Pemko benar-benar tidak berdaya di TPA Galuga miliknya karena berada di wilayah Kabupaten Bogor. Selain sampah hari Kota Bogor, sampah dari sebagian wilayah Kabupaten Bogor juga dibuang di TPA tersebut.

"Kami hanya punya perjanjian dengan Pemkab yang selama ini kami patuhi. Kami berharap Muspida Pemkab juga turun tangan mengatasi masalah pemblokiran ini, yang telah mengganggu kepentingan umum dan kami khawatirkan akan terus berulang," tuturnya.

Selain memiliki perjanjian tentang pemilikan dan pemanfaatkan TPA Galuga dengan Pemkab, Pemko juga sudah menandatangani surat kesepahaman/perjanjian dengan kelompok warga Kampung Lalamping, pada akhir Mei lalu. Dimana dalam perjanjian tersebut Pemko Bogor akan membeli lahan warga setempat seluas sekitar 3 hektar yang diduga tercemar limbah TPA Galuga pada Tahun Anggaran 2010.

Camat Cibungbulang Ade Hasrat secara terpisah mengatakan Muspika Cibungbulang akan mencoba menyelesaikan persoalan pembokiran TPA tersebut secara konperehensif. "Berbagai penjelasan sudah kami lakukan dan akan terus kami beri pengertian bahwa penggantian lahan mereka tidak semudah membeli combro. Tetapi mereka kekeh minta dibayar tahun ini juga," katanya.

Ade menuturkan, pihaknya yakin pemblokiran TPA tersebut karena ada segelintir orang yang membiayai. "Kalau enggak ada yang mendukung keuangannya, bagaimana bisa warga bisa bertahan sampai 15 hari begitu. Mereka di sana hanya duduk-duduk membuang waktu dengan main gaple. Kami berharap oknum-oknum tersebut sadar, sebelum ditimpa azab," katanya.

"Sekarang pun kami kesulitan harus bernegosiasi dengan siapa. Ahamad Hidaya, orang yang mereka tunjuk sebagi wakilnya, tidak diberi mandat mengambil keputusan. Ini sama juga bohong. Wakil mereka yang dulu ditunjuk untuk mendandatangani surat perjanjian dengan Pemko, Atim Permana, sudah mereka ganti," katanya.

Menurut Ade, pada tahun 2005 ketika Pemko Bogor membebaskan lahan seluas dua hektar di sekitar TPA Galuga, Pemko juga menawarkan lahan mereka untuk dibelinya. Namun, warga tersebut menolak dengan alasan lahan mereka jauh dari sampah.

Sejauh ini, lanjut Ade, para warga yang memblokir tersebut belum mengungkapkan harga jual tanah yang mereka inginkan. Luas lahannya, berdasarkan laporan Kepala Desa Galuga Endang Sujana ke Ade, sekitar tiga hektar yang dimiliki 47 orang.

"Saya bilang ke mereka, kalau mereka menyebut uang, berarti benar sinyalemen Wali Kota Bogor bahwa mereka mau melakukan pemerasan. Jadi, sampai saat ini, saya juga enggak tahu berapa harga jual tanah mereka. NJOP di sana juga saya belum periksa," katanya.

kirim ke teman | versi cetak