BANDUNG, KOMPAS.com - Hingga kini, sekolah-sekolah di Bandung belum kunjung menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dianggarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Padahal, program ini telah dianggarkan sejak hampir setahun lalu.

"Belum terima. Baru terima yang BOS Buku saja," tutur Solehuddin, Kepala SD Percontohan Sabang, Minggu (23/8). Ia merasa heran, dana BOS yang sudah lama dinanti-nantikan ini belum juga cair.

Padahal, tahun ajaran baru sudah berjalan, bahkan mau memasuki penghujung tahun. Kondisi semakin bertambah berat mengingat dana BOS yang dianggarkan APBD Kota Bandung untuk tahap II juga ikut-ikutan belum cair.

Di lain pihak, yang sangat memberatkan, sekolah tidak diperbolehkan memungut dana dari masyarakat. Praktis, sekolah hanya mengandalkan dana BOS sebagai satu-satunya sumber biaya operasional.

"Ya, terpaksa efisiensi saja, yang ada (dana BOS pusat) dimaksimalkan dulu, tuturnya ketika ditanya tentang implikasi tersendatnya pencairan dana BOS provinsi dan kota bagi sekolah. Guru-guru, termasuk guru honorer, pun harus bisa memahami kondisi ini," ucapnya kemudian.

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bandung Moch Said Sediohadi mengatakan, tersendatnya pencairan BOS juga bakal merugikan sekolah-sekolah swasta yang kurang mampu. Sekolah-sekolah yang tersebar cukup banyak di Kota Bandung ini sangat mengandalkan dana pemerintah mengingat terbatasnya kemampuan mayoritas siswa.

"Enggak tahu nyangkut di mana sekarang dana BOS provinsi itu. Dengar-dengar kan sudah dicairkan dari Pemprov ke daerah, tuturnya. Menurutnya, keterlambatan pencairan BOS ini mau tidak mau akan sangat mempengaruhi kualitas proses kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Ahmad Taufan, anggota Koalisi Pendidikan Kota Bandung, khawatir, persoalan pendanaan BOS ini bakal menggagalkan praktik pend idikan gratis berkualitas yang telah dijalankan pemerintah. Ia pun mengindikasikan, sejumlah SD negeri di Bandung saat ini sudah mulai berani melakukan pungutan liar kepada orangtua siswa.

Ada laporan, orangtua yang dimintai sumbangan DSP (dana sumbangan pendidikan) saat penerimaan siswa baru lalu. Saat dikasih Rp 500.000, malah ditolak oleh sekolah itu, tuturnya. Menurutnya, sumbangan-sumbangan liar ini justru berpotensi disalahgunakan, menjadi sumber korupsi.

Minta dispensasi

Terkait persoalan keterlambatan pencairan dana BOS provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Wahyudin Zarkasyi mengatakan, dana BOS sebetulnya sudah diterima di 22 kabupaten/kota di Jabar.

"Tetapi, karena aturannya itu harus masuk kas daerah dulu, tidak bisa langsung ke sekolah seperti BOS pusat, maka barangkali harus lewat penentuan di legislasi daerah (pembahasan di APBD perubahan) dulu," ucapnya.

Ia meminta para pengelola sekolah untuk bersabar dan memahami proses birokrasi yang berlaku. Bagaimanapun, ini (BOS provinsi) kan pengalaman pertama kami. "Untuk tahun depan, kami akan meminta dispensasi ke pemerintah pusat agar dana BOS ini diperbolehkan cair langsung ke obyeknya (sekolah). Tidak perlu lewat kas daerah," ujarnya.

Adapun jumlah plafon dana BOS Jabar tahun 2009 yang dianggarkan adalah Rp 597 miliar. Adapun besaran pagunya adalah Rp 25.000 untuk SD, Rp 127.500 SMP/MTS . Berbeda dengan BOS di pusat dan kota, ada alokasi dana BOS provinsi untuk SMA, yaitu Rp 180.000 SMA/MA per siswa.

kirim ke teman | versi cetak